Era-Napoleon dan Pengaruhnya di Wilayah Hindia Timur

Dari buku yang berjudulDari buku yang berjudul Hindia Belanda: studi tentang ekonomi majemuk, yang saya baca mulai dari chapter 3 yang membahas tentang zaman kekacauan (1795-1815) sampai chapter 5 (zaman tanam paksa, 1830-1850), dalam chapter 3 menceritakan bagaimana situasi politik dan ekonomi di Hindia Timur (Hindia Belanda), yang  pada akhir abad XIII hingga awal abad XIX mengalami masa yang sangat sulit. Hal ini terjadi sebagai akibat dari perseteruan antara Inggris dan Prancis di Eropa. Perseteruan kedua negara adidaya itu berdampak di Hindia Timur yang berupa blokade laut yang dilakukan oleh Inggris atas pulau Jawa. Dengan terjadinya blokade itu,
pemerintahan Belanda di Batavia berupaya untuk memperkuat kekuasaan di pulau Jawa dengan cara melakukan organisasi militer di wilayah kekuasaannya ini.

EIC (The East India Compagnie), merupakan kongsi dagang Inggris yang diberikan hak Oktroi penuh oleh Ratu Elizabeth 1, pada tahun 1602, dan sejak saat itulah Inggris mengalami kemajuan di Asia. Sir James Lancaster yang pertama kali tiba di Aceh dan terus menuju Banten dan disinilah ia pertama kali mendapatkan izin membentuk kongsi dagang dalam perdagangan rempah-rempah, terutama lada yang berhasil dia bawa dalam jumlah banyak ke Inggris. Dan dari inilah timbul keinginan Inggris untuk menguasai wilayah Batavia.  

Batavia saat itu merupakan kawasan yang strategis dan ini diperkuat dengan adanya sekutu antara Belanda dengan Perancis. Dalam upaya menghadapi ancaman serangan Inggris, pemerintah Batavia juga melakukan reorganisasi militer, yaitu reorganisasi angkatan laut dan reorganisasi angkatan darat. Reorganisasi angkatan laut dilakukan dengan mengirimkan beberapa kapal secara bertahap ke Hindia Timur, sementara reorganisasi angkatan darat baru dilakukan setelah Daendels tiba dan berkuasa. Hindia Timur, khususnya Jawa yang dianggap sangat penting bagi Prancis. Napoléon Bonaparte telah mengirimkan beberapa pasukannya yang tergabung dalam Divisi XII. Jawa dianggap penting bagi Prancis karena kekayaan hasil komoditi Ekspor, posisi geografisnya, dan potensi penduduknya. Hasil komoditi ekspor yang berupa kopi, gula dan padi, di samping kayu jati merupakan komoditi yang sangat laku di pasaran internasional. Napoléon Bonaparte menganggap penting pulau Jawa karena posisi geografisnya. Napoléon akan menjadikan Jawa sebagai pangkalan utama Prancis dalam rangka rencana penyerangan Prancis ke India, yang dikatakan sebagai wilayah yang kekayaannya melebihi semua kekayaan semua negara di Eropa. Selain itu, penduduk Jawa memiliki kekuatan fisik yang tidak kalah kuatnya dengan tentara Sepoy dari India.

           Napoléon Bonaparte mengingatkan agar pulau Jawa diperkuat. Kaisar menegaskan bahwa Batavia harus diperkuat, karena Inggris sewaktu-waktu akan menyerang Jawa. Ia mengingatkan bahwa kemungkinan besar Inggris akan mendaratkan pasukannya dari Cilincing yang jaraknya kira-kira 8 km dari pusat pemerintahan di Batavia. Pasukan yang dikirimkan ke Jawa melaporkannya  bahwa Batavia tidak memiliki pertahanan apa pun, sehingga apabila tidak diperkuat, Batavia akan segera jatuh apabila diserang oleh Inggris. Oleh karena itu, beberapa tentara dikirimkan ke Jawa melalui Isle de France dan Port Louis. Jumlah  tentara yang ideal yang seharusnya ditempatkan di Jawa menurut Napoléon Bonaparte berjumlah 20.000 orang. Oleh karena itu, pada saat Daendels dikirimkan ke Jawa untuk menduduki jabatannya sebagai gubernur jenderal, ia harus segera melakukan reorganisasi dan memobilisir  tentara yang berjumlah mendekati jumlah yang diinginkan oleh Kaisar. Untuk itu, pada bulan Mei 1811, Kepala Staf angkatan darat von Gutzlaff melaporkan  jumlah tentara yang berhasil dimobilisir oleh Daendels.

Selain meningkatkan militer di batavia Deandels juga membuat kebijakan baru dalam menggaji pegawai, yang pada masa VOC banyak terjadi korupsi, kebijakan ini yaitu dengan menaikkan gaji semua pegawai pemerintah, Daendels menetapkan standar baru penggajian dari yang paling rendah hingga paling atas.  Daendels membuat pembagian  dengan sistem eselonisasi, sehingga aturannya menjadi lebih jelas, dengan hak dan kewajiban mereka. Sebelumnya, hanya pejabat Eropa saja yang menerima gaji, sementara pejabat pribumi hanya menerima tanah sebagai pengganti gajinya.  Dalam aturan yang baru ini, Daendels memutuskan untuk memberikan gaji setiap bulan secara teratur, termasuk kepada para bupati dan pembantunya.

Zaman Tanam Paksa sebenarnya merupakan masa dimana rakyat diwajibkan untuk membayar pajak dalam bentuk pajak hasil panen, yaitu dalam bentuk hasil-hasil pertanian mereka. Sistem tersebut sebenarnya sudah dilakukan sejak masa pemerintahan Van der Capellen (1819-1825). Usaha-usaha Belanda tersebut semakin mendapat hambatan karena persaingan dagang dengan pihak Inggris. Apalagi setelah berdirinya Singapura pada tahun 1819, menyebabkan peranan Batavia dalam perdagangan semakin kecil di kawasan Asia Tenggara. Untuk kawasan Indonesia sendiri diperparah dengan jatuhnya harga kopi dalam perdagangan Eropa. Karena kopi merupakan produk ekspor andalan pendapatan utama bagi Belanda. Selain itu karena Belanda juga mendapatkan serangan, yaitu Perang Diponegoro (1825-1830) yang merupakan perang termahal bagi pihak Belanda dalam menghadapi perlawanan dari pihak pribumi.

Pada Tahun 1830, pemerintah Hindia-Belanda mengankat Gubernur Jenderal baru untuk Indonesia, yaitu Johanes van Den Bosch. Tugas utamanya untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor yang terhenti selama sistem pajak tanah berlangsung. Sistem tanam paksa muncul karena pihak pemerintah Hindia-Belanda mengalami keadaan parah di bidang keuangan, dan Pemerintah Hindia-Belanda memiliki hutang-hutang yang besar akibat perang, dan perlawanan rakyat yang terjadi di berbagai wilayah.

 Pemerintah Belanda mewajibkan penanaman tenaman dagang dan komoditi ekspor pada ½ lahan petani, namun pada kenyataannya penanaman komoditi wajib ini bisa melebihi 1/2 dari lahan petani, petani dipaksa untuk menanam tanaman dagang sehingga mereka kesulitan untuk makan, pajak yang seharusnya dibebaskan tetap dikenakan pada para petani, kegagalan panen juga akhirnya menjadi beban petani. Pada masa itu petani hidup amat sulit. Penyimpangan penyimpangan ini disebabkan oleh adanya hadiah finansial atau cultuurprocenten untuk para Bupati, kepala desa, dan pengawas Belanda yang wilayahnya banyak memberi masukan hasil bumi. Sehingga para kepala desa berlomba untuk memaksa petaninya bekerja dengan amat keras. Zaman tanam paksa dari tahun 1830 - 1850, atau 20 tahun pertama adalah tahun paling berat buat petani Jawa. Masa ini dapat disamakan dengan kerja rodi membuat jalan atau jembatan pada masa Deandels.

Zamzam Tugas Mata Kuliah Sejarah Indonesia 19-20